ABJ: Yang Masih Bicara 3 Periode Adalah Musuh Jokowi, Siap-Siap Berhadapan dengan Kami

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM) berhenti menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Ketua Umum DPP Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengapresiasi pernyataan Jokowi tersebut.

Jokowi dinilai sangat memahami keresahan masyarakat terkait melonjaknya harga kebutuhan pokok. Umbas menyatakan para menteri sepatutnya juga turut memiliki sikap empati atas kondisi sosial, apalagi pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

"Teguran Pak Jokowi terhadap menteri agar berhenti bicara penundaan pemilu yang disampaikan dalam forum  sekaligus menegaskan bahwa tugas menteri itu membantu Presiden untuk kebijakan pro rakyat bukan berpolitik dan berpolemik,” kata Umbas di Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut Umbas, wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Energi bangsa ini seakan-akan hanya habis menyangkut isu-isu politik yang tidak menguntungkan rakyat.

”Kondisi ekonomi global berimbas ke dalam negeri, sepantasnya menteri bekerja keras untuk mencari solusi dan membantu rakyat bukan bekerja untuk kepentingan kekuasaan,” ujarnya.

Umbas menegaskan UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 secara terang benderang mengatur bahwa pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Kemudian, masa jabatan presiden dan wakil presiden sebagaimana UUD 1945 Pasal 7, diatur hanya lima tahun selama dua periode.

"Pak Jokowi selalu taat konstitusi. Beliau juga paham betul sejarah demokrasi dan politik nasional. Upaya untuk mendorong adanya penundaan pemilu apapun alasannya dimaknai sebagai niatan dan skenario Presiden, nah hal itu yang tidak boleh terjadi karena berimbas pada Legacy dan capaian gemilang Pak Jokowi selama ini ," ujar Umbas.