Ada 6.000 Perizinan Rawan Konflik

JAKARTA - Ketua DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa meminta kepala daerah asal PAN, melakukan moratorium perizinan. Sebab perizinan yang sembarangan bisa mengakibatkan rawan konflik.

"Karena sekali diputuskan, jika tidak clean and clear bisa menimbulkan konflik. Ada enam ribu perizinan yang tumpang tindih rawan konflik," kata Hatta, usai memberi arahan pejabat eksekutif dari menteri, gubernur, bupati, wali kota serta wakilnya, Minggu (3/3), di Jakarta.

Menteri Koordinator Perekonomian itu meminta pejabat publik dari PAN  untuk mengambil peran  menjaga akuntabilitas dan transparansi setiap proses pemberian izin.

"Penting untuk melakukan moratorium perizinan yang diduga masih belum matang  betul, karena rawan tumpang tindih," ujar