Ada Calon Menteri Jokowi Bertanda Merah

JAKARTA - Pengumuman personil yang akan mengisi kabinet pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla tinggal beberapa jam lagi. Nama-nama yang disetorkan Presiden Jokowi kepada untuk di-trakcking tidak semuanya clear.
       
Pasca tim transisi menyerahkan 43 nama calon menteri Jokowi-JK ke KPK, pada Jumat (17/10) lalu, KPK langsung bergerak cepat. Pada Minggu malam (19/10), lembaga antirasuah itu sudah melakukan pertemuan dengan Jokowi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung singkat sekitar 45 menit itu khusus untuk membahas nama-nama calon menteri yang telah disetor di awal.
    
Informasi yang didapat Jawa Pos, ada beberapa calon menteri yang akhirnya diberi tanda merah. Tanda itu adalah petunjuk bagi seseorang yang dianggap KPK beresiko tinggi.
    
Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengatakan, pihaknya memberi masukan sesuai yang diminta oleh Jokowi. Yang beresiko tinggi diberi tanda merah dan yang dianggap kurang mendapat cap warna kuning.

"Kita nggak pake istilah lolos tidak lolos. Tapi memberi masukan sesuai yang diminta," ujarnya di kantor KPK, Jakarta, kemarin (20/10).
    
Nama yang diberi warna merah tidak hanya direkomendasikan kepada Jokowi untuk "dibuang". Tetapi nama itu juga harus bersiap akrab dengan KPK karena terancam masuk dalam daftar potential suspect salah satu kasus korupsi.
    
Lebih lanjut Zulkarnaen menjelaskan, penelusuran jejak calon menteri itu setidaknya berdasar pada empat hal. Yakni, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), penelusuran gratifikasi, kasus yang selama ini ditangani, serta pengaduan masyarakat. Kalau masuk salah satu saja, penilaian akan berkurang.
    
"Semua yang terkait dengan profil (diperiksa). Orang-orang yang terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi. Juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi," jelasnya soal poin-poin yang menjadi penilaian.
    
Usai diberikan kepada Jokowi, keputusan ada ditangan presiden. Apakah masukan KPK itu dipertimbangkan atau tidak. Zulkarnaen tentu berharap agar rekomendasi KPK didengar dan bisa memilih orang yang tepat di pemerintahan.

"Kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, tidak dipilih," jelasnya. (dim/dyn/aph/bay)