Ada Kesan Pembiaran dari Aparat

Rabu, 04 Februari 2009 – 20:47 WIB

JAKARTA – Berbagai pihak akhirnya menyesali dan mengecam tragedi anarkis Medan hingga menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara, Aziz Angkat, Selasa (3/2). Selain mengecam, kelalaian pihak kepolisian setempat dalam mengantisipasi aksi unjuk rasa yang bermuara pada anarkis warga saat berlangsungnya rapat di DPRD Sumatera Utara, juga digugat.

Mantan Ketua DPR, Akbar Tandjung, misalnya, dalam acara diskusi di DPDRI menyebut aksi tragedi Medan itu sebagai sebuah tindakan anarkis massa yang tidak berprikemanusiaan. “Siapapun dan berapapun pelakunya, harus di hukum keras. Termasuk polisi yang sangat lamban mengantisipasinya,” kata Akbar Tandjung, yang berasal dari Sumatera Utara itu.Sementara anggota DPD asal Bengkulu, Muspani, malah mendesak Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, untuk segera mencopot Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan serta memproses yang bersangkutan menurut hukum yang berlaku.

Di tempat yang sama, calon presiden (capres) dari Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Sutiyoso mengatakan peristiwa anarkisme yang dilakukan kelompok pro pemekaran Propinsi Tapanuli (Protap) yang menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara, Aziz Angkat adalah bukti adanya perubahan perilaku masyarakat pasca demokrasi. “Tragedi Medan adalah bukti adanya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang tidak menguntungkan bangsa. Ini karena mayoritas masyarakat belum siap dengan demokrasi,” tegas Sutiyoso.

Ini bukan pertamakalinya di era demokrasi seperti ini masyarakat melakukan anarkis. Anehnya, ada kesan pembiaran bahwa jika masyarakat banyak melakukan tindakan kriminal maka hal itu dianggap benar dan tidak bisa diadili. “Opini tersebut hendaknya dibantah oleh aparat penegak hukum dengan cara memproses dan menghukum yang bersalah tanpa harus mempertimbangkan banyaknya warga yang melakukan anarkis,” tegas Sutiyoso.