Ada Usulan Kontrak PPPK Seumur Masa Jabatan Kepala Daerah, Honorer Setujukah?

jpnn.com, JAKARTA - Honorer K2 dibikin heboh dengan munculnya ide masa kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seumur jabatan kepala daerah. 

Isu ini bermula dari usulan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan soal skema perekrutan PPPK. 

Dia mengusulkan kepada pemerintah pusat memberikan kuota PPPK untuk masing-masing kepala daerah (kada).

Kada ini bisa merekrut PPPK sesuai dengan periodisasi masa kerjanya.

Kalau kadanya memerintah 5 tahun, maka PPPK bekerja lima tahun. Jika kadanya dua periode, maka PPPK diperpanjang kontraknya sehingga total 10 tahun.

Sebaliknya kalau kadanya hanya 5 tahun, maka segitu juga masa kontrak PPPK. Setelah itu, selesai masa kontrak PPPK-nya.

"Jadi, ini bisa mengakomodasi titipan-titipan entah itu dari keponakan, anak, sepupu, partai pengusung, DPRD, dan lainnya," kata Bupati Gowa Adnan yang dikutip dari Tiktok akun @asnmilik semua.

Pernyataan tersebut membuat para pentolan honorer K2 bersuara keras. Mereka menolak ide bupati Gowa tersebut karena dinilai tidak manusiawi.