Ada Wacana Presiden Menjabat Tiga Periode, Fadli Zon: Jangan Buka Kotak Pandora

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merespons ide penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang muncul dalam wacana amendemen UUD 1945. Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra itu tegas menyatakan bahwa ide itu harus dihentikan sejak awal.

"Meski pimpinan MPR mengatakan ini bagian dari aspirasi publik yang tak boleh dibunuh, saya melihat kemunculan wacana ini patut dihentikan sejak awal," kata Fadli, Minggu (1/12).

Fadli menilai wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lainnya.

Dia mengingatkan prinsip dasar ketika mendiskusikan kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah pembatasan dan kontrol, bukan malah justru melonggarkannya.

"Sebab, meminjam (pernyataan) Lord Acton, kekuasaan itu cenderung menyeleweng, dan kekuasaan yang absolut, kecenderungan menyelewengnya juga absolut," kutip mantan wakil ketua DPR itu.

Fadli mengatakan dalam diskusi mengenai kekuasaan, setiap orang bahkan harus dicurigai sebagai orang jahat yang perlu dikontrol. Menurutnya, ini berlaku juga bagi orang besar atau negarawan.

"Ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal," kata Fadli.

Dia menyatakan bahkan kini ada yang mengusulkan amendemen total termasuk Pembukaan UUD NRI 1945. Dia menilai itu lontaran yang miskin wawasan. Menurutnya, wacana liar ini bisa menyasar ke urusan dasar negara dan bentuk kesatuan atau federasi.