Adu Argumen Koalisi Gemuk vs Koalisi Ramping

jpnn.com - JAKARTA – Aksi saling berbalas kritik antara partai Gerindra dan PDI Perjungan terus berlanjut. Tidak hanya melempar puisi, tapi pilihan model koalisi-pun menjadi sorotan antara kedua partai yang pernah berkoalisi di Pilpres 2009 ini.

Di antaranya soal kritik koalisi ramping PDIP, yang disampaikan oleh jajara elite partai di bawah komando Prabowo Subianto.
 
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun angkat bicara menjawab serangan Gerindra. Menurutnya, koalisi ramping semata-mata untuk membangun pemerintahan yang efektif.  

“Pilihan untuk membangun koalisi ramping ini bagian dari upaya untuk menghindarkan politik dagang sapi,” kata Hasto kepada INDOPOS (Grup JPNN), Kamis (1/5).

Karena itu, PDI Perjuangan dan capres Joko Widodo belajar dari kelemahan koalisi yang dibangun pada masa lalu. “Kita tidak ingin hal itu terulang lagi,” tambahnya.

Orang dekat Megawati ini juga menjelaskan, koalisi ramping juga dimaksudkan agar pemerintahan Jokowi tidak tersandera oleh kepentingan banyak partai politik yang ikut dalam koalisi tersebut.

Sebab, dengan koalisi ramping itu PDI Perjuangan dan pemerintahan Jokowi bisa menjalankan skala prioritas dalam membuat Indonesia berdaulat, berdikari, dan berkepribadian sesuai dengan perjuangan bersama.
 
“Kami jelaskan bahwa, koalisi ramping yang dimaksudkan Jokowi adalah ramping dari campur tangan kepentingan yang menyandera agenda kerakyatan. Ramping dari penyakit kekuasaan, bahkan zero dari hasrat koruptif. Ini modal penting sebelum kita membangun kolaisi lebih jauh,” terangnya.
 
Meski begitu, dalam membangun koalisi, PDIP tidak akan menutup peluang bagi semua pihak yang memiliki visi pembangunan sama untuk bergabung di koalisi. Namun, lanjutnya, PDIP lebih tertarik membuka diri kepada pihak profesional dengan visi yang sama untuk berkoalisi. Sehingga harapan semua pihak di berbagai bidang bisa dibangun bersama.
    
“Karena itulah Jokowi membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi mereka yang ingin berjuang untuk kebangkitan Indonesia Raya,” tandasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya, Partai Gerindra menyindir konsep koalisi ramping yang digagas PDIP. Bagi partai berlambang kepala Garuda ini, koalisi ramping yang melibatkan sedikit partai akan membuat pemerintahan tidak berjalan efektif.

“Harus dipahami bahwa koalisi ramping praktiknya akan berat dijalankan,” papar Sekretaris Jendral DPP Gerindra Achmad Muzani dalam diskusi "Membaca Arah Koalisi Pasca Pileg" di Habibie Center, Jakarta Selatan, Rabu (30/4).
 
Muzani mengatakan pemerintahan yang efektif mesti didukung sedikitnya 50 persen plus 1 kekuatan partai politik di parlemen. Ini karena berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mesti dibahas dan mendapat persetujuan dari DPR.