Agus Rahardjo Pastikan Revisi UU KPK Tak Menghentikan Pemberantasan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan pihaknya terus melawan koruptor meski Undang-undang yang mereka gunakan diperlemah. Agus menerangkan, setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU KPK kemarin, seluruh pegawai KPK tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

"Ikhtiar kami melawan korupsi tidak boleh berhenti. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikit pun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Agus yang disampaikannya pada seluruh insan KPK melalui email internal.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyadari pihaknya di tengah kondisi yang serba sulit saat ini. Namun, dia menekankan KPK tidak boleh patah arang dan berhenti melakukan tugas pemberantasan korupsi.

Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, lanjut dia, pimpinan telah membentuk tim transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip. Di antaranya, melakukan analisis terhadap materi-materi di RUU KPK yang telah disahkan di Paripurna tersebut, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di penindakan ataupun pencegahan dan unit lain.

"Serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan," kata Febri.

Lebih lanjut kata Febri, KPK melihat ada sejumlah perubahan aturan yang berbeda dengan poin-poin yg disampaikan presiden sebelumnya, dan perubahan tersebut memang bisa memperlemah kerja KPK. Untuk mencegah efek yang terlalu buruk ke KPK, pihaknya segera menyisir setiap pasal dan ayat yang ada di UU tersebut.

"KPK juga tidak mau harapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai sampai ketokan palu paripurna DPR kemarin. Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini," kata Febri.

Di samping itu, Febri juga mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang selama ini menunjukkan sikap dan suara yang tegas untuk mengawal pemberantasan korupsi. Suara ribuan guru besar dan dosen di sejumlah kampus yang tersebar di Indonesia, suara mahasiswa, pemuka agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat sipil lainnya.