Agus Widjajanto Beberkan Krisis Multidimensi dan Dampaknya

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi hukum Senior Agus Widjajanto mengatakan reformasi birokrasi dalam rangka good governance merupakan jalan dan upaya mencapai negara dalam kondisi stabil dan transparan untuk mencapai cita-cita nasional sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945.

Di sisi lain, gerakan reformasi yang dilakukan oleh para elite politik dan mahasiswa beberapa puluh tahun lalu yang bertujuan menumbangkan Pemerintahan Orde Baru, menurut Agus, telah gagal mengemban dan melaksanakan amanah rakyat.

“Setelah Pemerintah Orde Baru tumbang ternyata hingga hari ini arah dan tujuan reformasi itu sendiri masih kabur, bahkan telah kehilangan momentum,” tegas Agus Widjajanto kepada wartawan pada Rabu (16/8/2023).

Agus mengungkapkan kekacauan di berbagai bidang, baik politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya selalu terjadi berulang.

Dia menyebut momentum atau kesempatan emas untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan maupun secara administrasi negara guna menghindari terjadinya kekacauan agar tidak terus berulang justru tidak bisa berbuat banyak.

Agus menyinggung bagaimana krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum karena putusan pengadilan yang dianggap aneh, penyidikan yang sebetulnya masuk ranah keperdataan, bebasnya hakim agung dalam kasus KPK, putusan tingkat kasasi yang mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup terhadap kasus Ferdy Sambo.

Kemudian pengurangan setengah hukuman terhadap istri FS (PC), penangkapan OTT yang dinilai pihak-pihak tertentu hanya pencitraan lembaga rasuah pemberantasan korupsi hingga puluhan kasus-kasus lainya.

“Reformasi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri, tetapi nyatanya justru terulang dan terus berulang berbagai kejadian yang menunjukan kebrobrokan mental aparat hukum itu sendiri. Belum pernah terjadi krisis multidimensi seperti saat ini saat Orde Baru berkuasa,” bebernya.