Ahmad Kanedi: Eksistensi Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam Sistem Presidential

"Ini adalah penyimpangan yang terjadi dalam praktek politik dan harus kita sadari bersama," tuturnya.

Menurut dia, meski menyatakan dirinya sebagai negara hukum, nyatanya belum semua aturan main dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengikuti aturan hukum yang ada.

Pernyataan serupa disampaikan pakar Hukum Tatanegara UNIB Ardilafisa.

Menurut Ardilafisa, sepengetahuannya seluruh perguruan tinggi menolak berlakunya Presidential Threshold.

Sebab, keberadaan Presidential Threshol adalah inkonstitusional.

"Mestinya ambang batas itu digunakan untuk menentukan pemenang, jadi besarnya 50% plus satu," kata Ardilafisa menambahkan.

Ardilafisa juga menyampaikan kekhawatirannya terkait pemilu serentak yang akan digelar pertama pada 2024.

Menurutnya, rencana tersebut sangat membahayakan.

Pasalnya, pada akhir periode 2024-2029 semua pejabat negara harus meletakkan jabatannya pada waktu yang bersamaan.