Ahmad Syafiq: Covid-19 Juga Mengancam Penderita Stunting

Dalam model tersebut juga terungkap prediksi setidaknya 2.4 juta kasus Covid-19 terancam memerlukan perawatan Rumah Sakit (pneumonia, perawatan kritis dan risiko tinggi kematian) jika tidak adanya intervensi dari pemerintah.

Pandu menyatakan kebijakan birokrasi perizinan PSBB yang dilakukan saat ini seharusnya ditiadakan. Ia menilai belum ada intervensi yang benar-benar serius. Pandu juga mengingatkan bahwa pemerintah harus memberi target terkait penanganan Covid-19.

“PSBB seharusnya asumsinya nasional, bukan lokal. Kenapa harus izin ke Kemenkes, seharusnya langsung nasional. Kemenkes itu memonitoring, mengevaluasi, dan memberi bantuan teknis,” tukas Pandu.

Ia pun menekankan pentingnya intervensi yang terukur dan dimonitoring serta target yang jelas dari pemerintah untuk penangangan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina menyatakan bahwa saat ini timnya sedang menggodok policy paper. Tulisan ini merupakan hasil dari diskusi seputar Covid-19 yang telah dilakukan sejak awal Maret lalu, meliputi berbagai aspek mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, dan hukum.

“Tim Policy Center ILUNI UI akan menjadikan hasil diskusi ini dan masukan dari FKM UI sebagai bahan untuk policy paper yang akan kami ajukan kepada pemerintah,” kata Jibriel.(fri/jpnn)