Ahmad Syafiq: Covid-19 Juga Mengancam Penderita Stunting

Lebih lanjut, Syafiq juga menekankan agar pemerintah mempercepat kebijakan-kebijakan terkait penanganan Covid-19. Setidaknya ada empat tipe kebijakan yang diambil pemerintah yakni kebijakan distributif, regulatory, pengaturan diri, dan redistributif.

Pada tataran kebijakan distributif, pemerintah dinilai telah berusaha mengupayakan ketersediaan layanan untuk masyarakat, walau dengan berbagai keterbatasan yang ada. Meskipun begitu, adanya kritik soal rumah sakit rujukan juga dipandang sebagai suatu hal yang wajar.

Menurut Syafiq, seharusnya sudah tersedia rumah sakit khusus Covid-19 di seluruh wilayah. Sedangkan, dari segi regulatory, Syafiq menganggap pemerintah sudah mengupayakan pembatasan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, kebijakan PSBB dinilai masih belum efektif untuk saat ini, terbukti dengan mobilitas masyarakat yang masih cukup tinggi.

“Kebijakan pengaturan diri kurang masif informasinya. Pentingnya menjaga jarak, PSBB, menjaga agar tidak tertularkan dan menularkan juga masih kurang masif disosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menyatakan diperlukan petunjuk pelaksanaan (juklak) PSBB tingkat nasional.

Hal senada diungkapkan oleh Dosen FKM UI dan Tim Peneliti FKM UI – Bappenas untuk Pemodelan Skenario Covid-19 di Indonesia dr. Pandu Riono.

Pandu mendorong agar PSBB menjadi kebijakan nasional, bukan hanya diterapkan per wilayah. Hal ini berkaitan dengan pentingnya intervensi tingkat tinggi untuk dapat melandaikan kurva persebaran Covid-19.

Berdasarkan Covid-19 Modelling Scenarios Indonesia yang disusun Tim Peneliti FKM UI, ada tiga jenis intervensi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19. Intervensi tinggi seperti melakukan tes massal cakupan tinggi dan mewajibkan pembatasan sosial berskala besar, diperkirakan mampu menekan angka persebaran Covid-19, dengan puncaknya diprediksi pada akhir Mei.