Ahok jadi Komisaris Utama Pertamina, Para Mafia Migas Ketar-Ketir

Ferdy meyakini Jokowi sudah belajar dari kegagalan Pertamina melakukan peremajaan kilang Balongan, kilang Cilacap, Kilang Duri dan beberapa kilang lain untuk mengurangi impor.

Jokowi juga diyakini sudah belajar, percuma menempatkan komisaris mantan petinggi militer dan mantan menteri BUMN di Pertamina, tetapi tidak bisa membantu dalam proses pengawasan.

"Dirut yang diangkatnya (Dwi Soetjipto, Elia Massa Manik, Nicke Widyawati ) tetap saja tidak menunjukan kinerja apik. Produksi minyak dan gas turun, padahal Jokowi sudah memberikan hak kelola Blok Mahakam (2015) dari Total E&P, Blok Rokan dari Chevron Indonesia dan beberapa blok migas yang dioperatori pihak asing ke Pertamina," katanya.

Ferdy menyebut dirut Pertamina juga tidak bisa mencari solusi lain dan tidak inovatif untuk mengurangi tingginya impor LPG (70%) yang semuanya menyebabkan defisit neraca perdagangan makin melebar.

Karena itu Ahok sebagai komisaris utama Pertamina diyakini bisa mengevaluasi kembali program kerja dan bisnis terkait LPG.

"Soalnya, kita ini mengonsumsi apa yang kita tidak punya. Hanya karakter gas dari Sumatera dan Natuna saja yang bisa diubah menjadi LPG. Itupun hanya 30 persen saja, sisanya 70 persen impor. Mafia migas ini juga bermain diimpor LPG," pungkas Ferdy.(gir/jpnn)