Ajak Masyarakat Bersatu Ajukan Judicial Review UU Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Tidak ada hak sekelompok politisi yang dipilih langsung oleh rakyat untuk secara paksa merampas hak rakyat dalam menentukan pimpinannya di daerah.

Hal tersebut dikatakan aktivis Perhimpunan Indonesia Timur (PIT), Petrus Selestinus SH, menyikapi hasil Sidang Paripurna DPR RI tentang Pilkada oleh DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, Jumat (26/9).

"Carikan dasar hukumnya, bahwa sekelompok politisi yang dipilih rakyat boleh melakukan secara paksa merampas hak rakyat memilih langsung pimpinannya di daerah," kata Petrus Selestinus, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/9).

Karena hak rakyat tersebut sudah diambil paksa melalui sebuah Paripurna DPR lanjut Selestius, pengacara itu mengajak seluruh elemen dan individu bersatu untuk mengembalikan hak rakyat tersebut secara hukum.

"Kita meminta rekan-rekan dari elemen lain termasuk individu bersatu untuk menggugat pengembalian hak konstitusional rakyat melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)," pungkasnya.(fas/jpnn)