Akademisi Turki Tak Boleh ke Luar Negeri

jpnn.com - ISTANBUL - Dunia pendidikan Turki seolah berantakan pascakudeta. Setelah memecat 1.577 dekan, giliran 21 ribu guru yang dicabut izin mengajarnya. Rektor dari empat universitas juga didepak dari jabatannya. Yakni, rektor dari universitas teknik di Gazi, Dicle, Yalova, dan Yildiz. 

Tak hanya itu, sebanyak 15 ribu pejabat di Kementerian Pendidikan pun harus kehilangan pekerjaan. 

Sudah cukup? Belum. Para akademisi Turki dilarang bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Mereka yang di luar negeri untuk urusan pekerjaan ataupun misi pembelajaran harus segera kembali. Kebijakan larangan ke luar negeri itu hanya berlangsung sementara hingga situasi tenang. Tujuannya, mencegah orang yang terlibat kudeta di lingkungan pendidikan melarikan diri.

Dewan Pendidikan Tinggi Turki menegaskan bahwa penggantian orang-orang yang dipecat di sektor pendidikan itu segera dilakukan. Mereka juga meminta semua rektor untuk mencari bawahannya yang dinilai terlibat Organisasi Teroris Fethullah. 

Bersih-bersih tersebut dilaksanakan karena pemerintah yakin banyak pendukung ulama Fethullah Gulen di sektor pendidikan. Ulama 75 tahun yang dituding sebagai dalang di balik kudeta itu memang memiliki jaringan yang sangat luas di sektor pendidikan.

Pemecatan dan penangkapan di sektor militer juga masih terus berlanjut. Kemarin 900 polisi kembali dipecat. Seluruhnya merupakan petugas kepolisian di Ankara. Dari 360 jenderal di tubuh militer Turki, 99 di antaranya ditangkap. Jika ditotal, kini sudah ada lebih dari 50 ribu orang di berbagai sektor yang ditangkap pemerintah Turki.

Tindakan Turki itu langsung menuai ancaman dari berbagai pihak. ''Kami melihat tindakan keras yang di luar batas ter­jadi di Turki saat ini,'' tegas peneliti Amnesty International di Turki Andrew Gardner. 

Dia memperingatkan, tindakan pemerintah Turki itu mengungkapkan bahwa acara bersih-bersih tersebut, tampaknya, bakal merembet pada media dan jurnalis. Termasuk di antaranya pengekangan terhadap orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Amnesty International mendesak Ankara agar menaati hukum dan menghargai kebebasan berekspresi.