Akmal PKS: Ketidakhadiran Menteri Perdagangan Jadi Penyebab Utama

Pupuk Subsidi kurang, Pupuk non subsidi naik dua kali lipat hingga beredarnya pupuk palsu telah terjadi di lapangan. Efek lanjutan persoalan pupuk ini akhirnya berujung pada penurunan produksi pertanian kita sehingga pemerintah ambil solusi importasi pangan untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi sendiri.

Politikus PKS ini menguraikan tingginya harga pupuk non-Subsidi ini telah memicu incaran para pelanggar untuk menggunakan pupuk bersubsidi. Padahal mereka semestinya tidak berhak.

Selain itu, alokasi pupuk subsidi 8,87 juta ton – 9,55 juta ton yang artinya kebutuhan yang dapat dipenuhi hanya mencapai 37-42% dengan kebutuhan anggaran Rp 63 triliun – Rp 65 triliun.

“Solusi Pupuk Subsidi ini ganti pola atau penuhi anggarannya. Bahkan menteri ESDM Hadir disini untuk memberi gagasan dan tata laksana memenuhi Pasokan dan Harga Gas Untuk Produksi Pupuk agar efektif dan efisien. Selama tidak di ganti pola subsidinya pada kasus pupuk subsidi atau tidak dipenuhi jumlah kebutuhannya, maka selama itu persoalan pupuk akan terus ada sehingga pemenuhan produksi pangan tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang akhirnya ambil solusi impor,” kata Akmal.

Meski ada opsi penundaan rapat di awal sidang setelah reses, atau di masa reses ada sidang khusus, Akmal menyarankan bahwa rapat gabungan agar dipercepat karena makin lama persoalan pangan ini dibiarkan dengan solusi saat ini, kondisi tata kelola pangan kita makin buruk.

Dia mencontohkan, telah terlihat di rumah tangga Indonesia, persoalan minyak goreng sudah tiga bulan terakhir dalam kondisi memprihatinkan.

“Kalau enggak mahal atau stok hilang. Terakhir persoalan kedelai yang memicu perajin tahu dan tempe serta pedagang-pedagangnya sangat gerah dengan naiknya harga kedelai yang menurunkan produksi tahu tempe hingga 30 persen,” kata Akmal.

Akmal berharap semua Menteri dapat hadir pada rapat gabungan berikutnya, sehingga persoalan pangan yang perlu melibatkan beberapa institusi negara ini dapat segera teratasi.