Aktivis Muhammadiyah: Politik Identitas Sudah Selesai

jpnn.com, JAKARTA - Politik identitas masih dimanfaatkan oleh beberapa kalangan yang ingin mendegradasi demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah dengan memaksakan kehendak agar konstituen harus memilih pemimpin yang seiman dalam pilkada dan pilpres mendatang.

Sosiolog sekaligus aktivis Muhammadiyah, Zully Qodir mengatakan bahwa politik identitas sudah tuntas. Bahkan dia meyakini mayoritas umat beragama dalam urusan politik pasti akan lebih memilih calon yang seiman dengannya.

Namun demikian, kata Zully, yang sangat tidak dibenarkan adalah melakukan pemaksaan kehendak sehingga orang lain memilih calon tertentu dengan intimidasi seperti dianggap kafir dan munafik. Bahkan belakangan, ada ancaman seperti tidak disholatkan jenazahnya hingga tidak disantuni.

"Belajar dari para founding father bahwa persoalan politik identitas sudah selesai. Kita lihat para pendiri bangsa kita bukan hanya dari satu golongan saja tapi yang disepakati adalah kepentingan nasionalisme bukan agamisme semata," kata Zully saat diskusi bertema "Tahun Politik, Anak Musa dan Tantangannya: Meneguhkan Kembali Nalar Keislaman dan Kebangsaan Kita" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/2).

Zully berharap masyarkat membangun demokrasi yang berkeadaban yang tidak kalah-kalahan, tidak menang-menangan dan tidak memaksakan apalagi sampai dengan kekerasan.

"Tidak menggunakan jalur-jalur kebencian dan diskriminatif. Kalau masih begitu maka demokrasi kita adalah demokrasi yang iliberal," tegasnya.

Zully yang merupakan Tenaga Ahli Unit Kerja Presiden (UKP) Pancasila tersebut menilai sudah seharusnya para pemilih Indonesia menjadi cerdas.

Kedewasaan memilih bukan melihat lagi apakah dia adalah seiman atau tidak apalagi masalah dia terkenal atau tidak, melainkan orang yang dipilih memiliki kemampuan yang tepat.