Akuntabilitas Pemda Rendah, Perda Banyak Bermasalah
Hasil Riset Kerjasama Indonesia-Australia dengan Sampel Enam DaerahSenin, 07 Desember 2009 – 19:15 WIB
Mengambil studi kasus di tiga daerah, yakni Kabupaten Bima (NTB), Kota Palu, serta Kota Tangerang, McLeod dan Harun antara lain menyimpulkan bahwa meski reformasi pelaporan keuangan daerah menjadi salah satu program pemerintah beberapa waktu belakangan, ada beberapa kendala yang membuatnya kurang berjalan efisien - jika tak bisa disebut belum berhasil. Padahal seperti yang mereka ungkapkan pula, salah satu tujuan dari pembenahan bidang ini adalah mencegah atau menekan angka korupsi.
"Salah satu kendala itu adalah tidak atau belum cukup tersedianya tenaga-tenaga profesional di bidang akunting di lingkup pemerintahan daerah. Ini bisa disebabkan oleh proses perekrutan tenaga (PNS), khususnya di daerah, yang masih belum mengutamakan pengalaman atau profesionalisme di bidangnya. Selain itu, ada juga dampak dari 'warisan Orde Baru' dulu, yang memang tidak mementingkan keberadaan tenaga-tenaga profesional di bidang itu," papar McLeod, berbicara dalam bahasa Indonesia cukup fasih.