Alasan Tolak Umumkan Kelulusan CPNS Dinilai Aneh

"Jika menilai kami bukan putra daerah dan warga Indonesia yang harusnya memiliki hak yang sama maka Pemda sudah melanggar konstitusi UU Dasar, itu sangat fatal," tegasnya.

Ditambahkan, Forum sangat mengapresiasi program reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB melalui seleksi CPNS 2013 yang bersih bebas dari unsur, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun disayangkan hal itu tak didukung kebijakan Pemda.

Karena itu Forum meminta program ini harus dituntaskan. Menpan yang juga Ketua Panselnas harus mampu menyelesaiakan permasalahan seleksi CPNS di Kabupaten Meranti dan Kabupaten Rohil ini. "Jika kedua Kabupaten tak mau mengumumkan maka wewenang mengumumkan dapat segera diambil alih Panselnas," pintanya. (Fat/jpnn)