Alokasi Gas di Sektor Transportasi Harus Diprioritaskan

Kamis, 04 November 2010 – 17:41 WIB

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi. Salah satunya adalah agar pemerintah memberikan prioritas pengalokasian BBG di sektor transportasi, termasuk penyediaan infrastrukturnya.

Hal tersebut dikatakan Ketua DEN, Darwin Zahedy Saleh, usai memimpin sidang anggota DEN ke-6, di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (4/11). Menurut Darwin, mengenai kebijakan BBG di sektor transportasi, segera harus ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres), yakni (berupa) rencana induk pemanfaatan BBG nasional untuk sektor transportasi dan mandatory penggunaan BBG untuk kendaraan umum, terutama di kota-kota besar.

"Harga BBG domestik sebaiknya disesuaikan dengan harga BBG ekspor/internasional. Namun, apabila harga BBG domestik yang dapat dijangkau (affordable price) jauh berada di bawah harga ekspor/internasional, maka pemerintah (perlu) menyediakan subsidi BBG," ucap Darwin.

Selain itu, DEN juga merekomendasikan agar pemerintah memberikan insentif (fiskal dan kemudahan pajak) kepada BUMN/BUMD dan swasta, untuk membangun sarana dan prasarana BBG, termasuk fabrikasi dan perbengkelan converter kit. "BUMN/BUMD sebagai agent of development, bersama dengan swasta yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas, diberikan peranan yang lebih besar. Di samping itu, DEN akan mengkoordinir pengawasan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan BBG yang bersifat lintas sektoral," terangnya. (yud/jpnn)

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) memberikan rekomendasi mengenai kebijakan pemanfaatan bahan bakar gas (BBG) di sektor transportasi. Salah satunya