Amin Ak: Kebijakan Impor Menghambat Swasembada Gula

jpnn.com, JAKARTA - Keinginan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III membentuk perusahaan gula yang mampu bersaing baik secara nasional maupun global berisiko gagal jika pemerintah tidak mengubah kebijakan impor gula (raw sugar).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS Amin Ak mengatakan jika impor gula mentah tidak dikendalikan, sulit bagi SugarCo untuk bersaing. Pasalnya, mereka juga harus membenahi efisiensi bisnis dari hulu hingga hilir yang bakal diwarisi dari anak-anak perusahaan PTPN III.

“Rencana itu bagus untuk membangun swasembada gula tetapi harus dibarengi kebijakan yang berpihak pada petani dan industri gula dalam negeri. Kendalikan impor kalau mau industri dalam negeri tumbuh kuat,” kata Amin.

Politikus PKS ini mengatakan fakta bahwa pemerintah tidak mengendalikan impor bisa dilihat dari melonjaknya impor gula tahun 2020 menjadi 5,54 juta ton, naik hampir 1,5 juta ton dibanding tahun 2019.

Padahal dampak pandemi Covid-19 justru membuat jumlah konsumsi gula menurun. Pertumbuhan konsumsi gula dari industri makanan dan minuman yang merupakan pengguna terbesar turun drastis dari 7,8 persen tahun 2019 menjadi hanya 1,6 persen tahun 2020.

“Kenaikan impor tahun 2020 sebesar 1,5 juta ton sama dengan 15 kali lipat dari penurunan produksi gula nasional pada tahun yang sama sebesar 100 ribu ton, dari 2,23 juta ton tahun 2019 menjadi 2,13 juta ton tahun 2020. Itu sama saja membunuh petani dan industri gula dalam negeri secara perlahan,” kata Amin.

Selain kebijakan impor, Amin juga menagih janji pemerintah yang akan membenahi industri gula dari hulu hingga hilir.

Dari sisi hulu, efisiensi perkebunan rakyat, termasuk nilai rendemen tebu petani harus dibenahi agar bisa bersaing dengan gula impor. Sedangkan dari sisi hilir, program efisiensi produksi gula maupun sistem logistik atau rantai pemasaran juga belum terlihat nyata.