AMPHURI Usul Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, Alasannya Silakan Disimak

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kajian hampir Rp 160 Triliun transaksi ibadah haji dan umrah untuk setahun. 

Menurut dia, transaksi itu jelas besar, sedangkan undang-undang mencantumkan penyelenggaraan haji dan umrah oleh swasta hanya bagi WNI dan muslim. 

"Artinya kementerian ini sangat berperan aktif ke depan akan mengepakkan sektor usaha dan potensi ekonomi umat di Indonesia," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, pembentukan kementerian baru itu bisa membuat Indonesia memastikan berbagai aspek keselamatan, perlindungan, dan kenyamanan bagi jemaaah selama beribadah haji.

"Nah, Indonesia sebagai negara berdaulat yang punya kepentingan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menunaikan ibadah ke tanah suci," kata dia.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Khariri Makmun dalam seminar menganggap penting pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.

Menurutnya, berbagai masalah selama pelaksanaan haji dan umrah bisa segera diselesaikan ketika Indonesia punya kementerian yang khusus mengurusi hal tersebut.

"Intinya memang kita membutuhkan Kementerian Haji dan Umrah yang lebih terfokus. Tidak harus mengurusi hal lain," katanya.