Anak Buah Bu Mega Desak Polri Jerat Kada Pengguna Saracen

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris menduga ada pihak yang menggunakan jasa sindikat Saracen untuk memproduksi hoaks dan ujaran kebencian, serta mengedarkannya saat Pilkada Serentak 2017. Menurutnya, jika ada kepala daerah yang terbukti menggunakan jasa Saracen maka harus diproses hukum.

“Sekarang ini Polri sedang mendalami. Kami berharap juga bukan hanya operatornya ditangkap, tetapi pengordernya siapa, termasuk yang mendanai siapa," ujar Charles di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

Politikus PDI Perjuangan itu juga mendesak Polri mengungkap kepala daerah yang memenangi pilkada melalui hoaks dan hate speech. Sebab, sambungnya, polisi bisa menelusuri aliran dana ke Saracen.

"Jadi polisi punya banyak celah untuk menjerat itu, baik pemesan maupun pelakunya bisa diproses hukum," kata Charles.

Lebih lanjut Charles juga mengeluhkan maraknya ujaran kebencian di medsos yang ternyata menjadi ladang bisnis. Padahal, pemerintah telah susah payah menjaga hubungan atarumat agar tidak terpecah belah karena persoalan SARA.

"Mereka yang menjalankan bisnis ini dan juga para pengordernya sepert tak ‎peduli dengan efek yang diakibatkan oleh pelaku," pungkas anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu.

Sebelumnya Direktorat Siber Bareskrim Polri menggulung tiga orang sindikat Saracen di lokasi berbeda. Ketiganya adalah JAS, SRN dan MFT.

JAS selaku pimpinan Saracen ditangkap di Pekanbaru. Selanjutnya SRN dibekuk di Cianjur, sedangkan MFT diringkus di Koja, Jakarta Utara.