Analisis Boni Hargens Tentang Kisruh TWK Bagi Pegawai KPK

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik sekaligus Direktur Lembaga Pemilih Indonesia Boni Hargens mengatakan kisruh soal tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap 1.351 pegawai KPK yang berujung pada pemberhentian 51 dari total 75 pegawai yang gugur dalam tes tersebut masih berlanjut.

Boni menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahkan ikut nimbrung. Komisi ini memanggil KPK untuk melakukan klarifikasi di kantor Komnas HAM terkait TWK.

Dia menyebut eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua dalam wawancara dengan yang disiarkan lagi di saluran Youtube bahkan secara tendensius menuduh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan sebagai pihak yang berada di balik skenario TWK.

“Saya melihat, isu TWK ini sudah dipolitisasi secara berlebihan. Masyarakat perlu mengetahui konteks besarnya,” kata Boni Hargens di Jakarta, Kamis (10/6).

Dalam hampir dua dekade terakhir, menurut Boni, sebetulnya kita sudah memasuki perang ideologi yang serius.

Dia menyebut kebangkitan politik identitas dalam ranah publik, entah dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilu di tingkat nasional, tidak pernah terlepas dari meluasnya pengaruh paham Wahabisme, terutama aliran Takfiri di Indonesia.

Boni mengatakan paham ini sejatinya memang tidak menerima konsep demokrasi dan ingin mendirikan Khilafah Islamiyah. Wahabi melihat demokrasi sebagai sistem yang haram atau disebut thogut.

“Aliran ini bahkan menghalalkan strategi kekerasan dalam perjuangan politik mereka,” ujar Boni.