JPNN.com 
Analisis Kapitra Ampera soal Polemik Habib Rizieq Tak Bisa Pulang
jpnn.com, JAKARTA - Praksiti hukum yang juga politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menyebut polemik soal Habib Rizieq Syihab tak bisa pulang ke Indonesia sebenarnya bukan masalah pelik. Menurutnya, persoalan itu akan terselesaikan jika negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
Kapitra menyampaikan untuk menanggapi polemik tentang rencana kepulangan Rizieq dari Arab Saudi untuk menghadiri Reuni Akbar 212 pada 2 Desember mendatang. “Yang saya sesalkan bukan masalah Indonesia mencekalnya. Dia dicegah keluar dari Saudi Arabia, tetapi yang disesalkan kok negara enggak hadir,” ujar Kapitra dalam perbincangan dengan jpnn.com, Sabtu (16/11).
Lebih lanjut Kapitra menjelaskan, istilah cekal merupakan akronim dari cegah dan tangkal. Pencegahan adalah tindakan negara mencegah warganya ke luar negeri.
Adapun tangkal berarti tindakan negara menolak warga asing masuk. “Indonesia tidak pernah mencegah Habib Rizieq dan tidak juga menangkalnya," ucap Kapitra.
Mantan pengacara Habib Rizieq ini lantas menyitir Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ketentuan itu menyatakan bahwa negara tidak boleh menolak atau menangkal warga negara Indonesia masuk ke wilayah RI.
Secara yuridis formal, katanya, memang pemerintah Indonesia tidak pernah mencegah atau menangkal Habib Rizieq kembali ke Indonesia. Sebab, yang mencegah Rizieq justru pemerintah Saudi Arabia dengan alasan keamanan.
“Keamanan di negara mana? Kalau keamanannya di Saudi Arabia pasti dideportasi. Habib Rizieq menafsirkan itu adalah keamanan dirinya di Indonesia. Itu pertama," jelas Kapitra.
Oleh karena itu Kapitra menegaskan, ketika ada WNI di luar negeri tidak bisa pulang karena dicegah oleh otoritas negara lain, maka pemerintah Indonesia harus hadir untuk mengevakuasinya. Sesuai amanat UUD 1945, kata mantan calon legislator PDIP di Pemilu 2019 itu, pemerintah Indonesia diminta atau tidak harus hadir melindungi kedaulatan negara dan keamanan warganya di dalam maupun luar negeri.
