Analisis Pakar Geopolitik asal Jepang soal Konflik RI vs Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Tiongkok kemungkinan tidak akan mengerahkan kekuatan militer ke perairan Natuna, yang sempat diklaim sebagai bagian dari wilayah perairan tradisionalnya (Nine Dash Line).

Demikian dikatakan pakar geopolitik asal Jepang Kunihiko Miyake dalam acara diskusi di Jakarta, Senin (13/1).

"Saya melihat situasi ini dalam bingkai yang cukup sederhana. China (Tiongkok) tidak akan mengerahkan kapal angkatan lautnya (ke perairan Natuna). Namun, yang akan dilakukan, mereka akan mengirim ratusan perahu nelayan yang diikuti dengan kapal penjaga (coast guard vessel)," terang Miyake saat menanggapi pertanyaan ANTARA mengenai aksi klaim sepihak Tiongkok terhadap Natuna.

Pakar geopolitik yang pernah berkarir sebagai diplomat di Jepang itu mengatakan, konflik antara Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna kemungkinan tidak melibatkan adu kekuatan militer.

"Jika kita lihat, China akan menempatkan kapal-kapal penjaga pesisirnya terlebih dahulu di perbatasan. Ini adu kekuatan antar-coastguard bukan navy (angkatan laut, red)," tambah dia dalam sesi diskusi yang diadakan Program Studi Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

Pengajar tamu (visiting professor) di Ritsumeikan University, Jepang, itu berpendapat Pemerintah Jepang dapat membantu Indonesia pada penguatan sektor penjagaan batas maritimnya.

"Banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah Jepang. Sebagai negara cinta damai, tentu Jepang tidak memberikan bantuan militer. Namun, Pemerintah Jepang dapat memberikan dukungan untuk meningkatkan kapasitas penjagaan maritim Indonesia," terang Miyake.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dengan Japan Coast Guard (JCG) pada Juni 2019.