Ancaman Blokir Belum Dicabut

Menkominfo Tangkap Sinyal Positif RIM

Rabu, 12 Januari 2011 – 06:30 WIB

Menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa RIM selama ini terindikasi tidak membayar pajak kepada pemerintah. RIM juga tidak membangun infrastruktur jaringan apapun di Indonesia karena untuk pengoperasian Blackberry mereka bekerjasama dengan operator lokal. "Karena itu pemerintah mengingatkan kewajiban RIM untuk mematuhi aturan layaknya pengusaha lain di negeri ini," kata dia.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi memperjelas penyataan Tifatul. Menurut dia pemerintah sedang menghitung detail komponen tarif layanan Blackberry. Rata-rata tarif berlangganan Blackberry di Indonesia Rp 100 ribu. Dari jumlah itu operator menyetorkan USD 4 per bulan kepada RIM. Ketentuan pemerintah, ada setoran 0,5 persen untuk pajak telekomunikasi dan 1,25 persen untuk Universal Service Obligation (USO). BRTI masih meneliti apakah pajak itu dipotong dari harga kotor yakni Rp 100 ribu atau dari tarif sisa setoran ke RIM. "Kalau pemotongan dari tarif setoran operator ke RIM maka mereka tidak membayar pajak," jelasnya.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang berseteru dengan RIM. Sejak tahun lalu, sejumlah negara telah bersuara terkait keberadaan server Blackberry yang hanya terpusat di Kanada dan tidak adanya server lokal. Negara-negara yang mendesak RIM itu antara lain, India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Pakistan dan Cina. India dan Uni Emirat Arab (UAE) meminta RIM membuka akses servernya untuk kepentingan mengungkap kejahatan sama seperti apa yang berlaku di Indonesia. Hingga kini India belum bersepakat dengan RIM, sedangkan UAE masih dalam tahap negoisasi.

Tahun lalu, Pakistan juga mememinta RIM menutup akses ke situs jejaring sosial Facebook lewat layanan BlackBerry. Dewan Telekomunikasi Pakistan mengeluarkan permintaan itu setelah Pengadilan Tinggi Lahore melarang Facebook gara-gara ada kompetisi menggambar Nabi Muhammad yang disebarkan lewat Facebook.