Andi Akmal Mengkritik Kebijakan Pemindahan IKN, Bayar Dulu Utang ke Bulog dan PT PI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengkritik kebijakan pemerintah yang hendak memindahkan ibu kota negara (IKN).

Sementara itu, persoalan esensial lain yang lebih penting tidak beres. Salah satu hal yang mendasari kebijakan adalah memenuhi kestabilan pangan dan kebutuhan energi bagi rakyatnya.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang IKN disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa sidang 2021-2022. PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak.

“Pemerintah memikirkan yang besar-besar, tetapi persoalan kecil belum bisa diatasi. Beberapa di antaranya adalah pemerintah belum mampu bayar utang kepada Bulog dan PT Pupuk Indonesia (PI) sehingga menimbulkan dampak domino lebih panjang,'' ucap Akmal.

Utang Bulog kepada Himbara semakin menumpuk sehingga tugasnya melayani rakyat pada kestabilan harga pangan pokok terganggu dan subsidi pupuk untuk petani tinggal setengahnya.

Politisi PKS ini menjabarkan, utang pemerintah kepada Perum Bulog yang hingga kini belum dibayar hingga mencapai Rp 4,5 triliun.

Utang ini disebabkan penugasan Bulog sebagai lembaga penyalur beras berupa bansos pemerintah semasa PPKM berlangsung akibat pandemi.

Akmal menambahkan, dari awal, kuota pupuk bersubsidi dikurangi. Di beberapa daerah, pupuk langka sehingga sangat mengganggu mata rantai produksi pangan.