Andi Akmal PKS Menganggap Program Cetak Sawah Baru Terlalu Naif, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menilai Program Cetak Sawah Baru, yang kini digaungkan Presiden RI pada tahun 2020 sebagai kebijakan yang anomali.

Politikus PKS ini mengatakan untuk tahun-tahun sebelumnya, program cetak sawah baru merupakan sebuah harapan untuk menggenjot produksi pangan terutama beras yang selalu impor sejak tahun 1969 hingga sekarang.

Pada zaman Soeharto, hanya sekitar 10 tahunan impor beras dapat ditekan di bawah 1 juta ton. Bahkan satu tahun sempat swasembada hingga ekspor 231 ribu ton sekitar tahun 1985 hingga 1986.

“Saat ini, kebijakan program cetak sawah ini benar-benar anomali. Pertama, tidak mengingat sejarah, Rp 1,6 triliun lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional,” ujar Akmal kepada wartawan, kemarin.

Alasan kedua, menurut Akmal, Anggaran Cetak Sawah sebesar Rp 209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020, kemudian dipangkas menjadi Rp 10,8 miliar akibat penghematan, kini setelah refocussing menjadi nol rupiah. Ketiga, percetakan sawah ini butuh waktu minimal 1 tahun.

“Itupun di luar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. Masa wabah covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan,” kata Akmal mengingatkan.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini meminta kepada pemerintah, untuk dapat lebih bijak dalam menjalankan pemerintahan ini. Terlebih di masa wabah pandemi covid-19, akan memperlihatkan kecakapan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur sebuah negara yang sangat besar ini.

Pada evaluasi BPK, menurut Akmal, pemerintah sudah mengakui bahwa masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal. Sehingga optimalisasi pemanfaatan sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019 lebih baik dilakukan dari pada membuka lahan baru apalagi lahan gambut.