Aneh, Awasi Haji Ditemani Istri
Bawa Keluarga, Anggota DPR Berpotensi Gunakan Uang NegaraJumat, 05 November 2010 – 20:39 WIB
Menurut Ade, bila DPR serius ingin memperbaiki penyelenggaran ibadah haji, pengawasan seharusnya lebih difokuskan sebelum pelaksanaan ibadah haji, bukan memprioritaskan pengawasan dalam pelaksanaannya. "Pelaksanaan ibadah haji masih rawan korupsi karena pelayanaan sangat dipengaruhi proses penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan pengadaan-pengadaan seperti transportasi, pemondokan, dan katering. Seharusnya ini diawasi sebelum pelaksanaan ibadah haji,"ujarnya.
Di Gedung DPR, Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding tetap kukuh dengan rencana keberangkatan anggota dewan melakukan pengawasan haji. Pimpinan Komisi pun membiarkan anggota DPR membawa keluarga. Kata dia, Kemenag tidak mungkin dibiarkan menyelenggarakan ibadah haji tanpa pengawasan. Mengenai adanya anggota DPR yang membawa keluarganya, politisi dari PKB itu mengatakan keluarga anggota dewan yang ikut ke Mekkah ditempatkan terpisah. Ini dilakukan agar tidak mengganggu tugas Tim Pengawas. (awa/jpnn)