Anggap Menkeu Selamatkan Jokowi dari Blunder soal Utang IMF

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun memuji langkah Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan polemik tentang utang pemerintah Indonesia ke Dana Moneter Internasional (IMF). Sebab, langkah Menkeu itu memperjelas posisi utang Indonesia terhadap IMF sekaligus menunjukkan adanya orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak becus bekerja dalam memasok data.

"Penjelasan Menteri Keuangan bagi saya sudah cukup sebagai bahan informasi kepada publik tentang posisi Indonesia terhadap IMF terkait apa yang disebut sebagai utang tersebut," kata Misbakhun di Jakarta, Rabu (29/4).

Sebelumnya, polemik soal utangan dari IMF itu bermula saat Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi tentang utang ke lembaga keuangan yang bermarkas di Washington itu. SBY menanggapi pernyataan Jokowi di Harian Rakyat Merdeka edisi 27 April yang menyebut Indonesia masih berhutang ke IMF. Padahal, kata SBY, Indonesia sudah melunasi utang keseluruhan ke IMF sebesar USD 9,1 miliar pada 2006

Namun, Menkeu Bambang Brodjonegoro menjelaskan, saat ini Indonesia hanya utang ke Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Sedangkan soal utang ke IMF, kata Bambang, merupakan aset di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk special drawing rights (SDR). Nilainya USD 2,9 miliar.

SDR adalah aktiva moneter yang dipegang oleh negara anggota IMF sebagai bagian dari cadangan internasional. Sedangkan saat ini Indonesia masih tercatat sebagai anggota IMF.

Karenanya Misbakhun menilai penjelasan Menkeu itu cukup menyelamatkan Presiden Jokowi dari blunder karena ada pihak yang salah menyodorkan data. "Sudah cukup bagus dan memadai apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Tidak perlu lagi presiden harus menjelaskan kembali soal tersebut karena secara teknis penjelasan Menteri Keuangan sudah cukup memadai untuk mewakili pemerintah secara keseluruhan," tambahnya.

Politikus Golkar itu justru mencurigai kapasitas orang-orang di sekitar Presiden Jokowi di Istana. Sebab, saat pidato Presiden Jokowi di Konferensi Asia Afrika (KAA) lalu dipuji banyak pihak, orang-orang dekat Istana langsung melambung namanya dan mengaku sebagai pihak yang menyiapkan naskahnya.

Namun, saat Presiden Jokowi keliru mengutip data, kata Misbakhun, ternyata orang-orang dekat Istana seolah lempar tanggung jawab. "Kalau isi pidato ada bagian yang salah, presiden yang disuruh tanggung jawab. Lalu kalau isinya bagus, stafnya minta pujiannya dibayar tunai," kata Misbakhun menyindir. (ara/jpnn)