Anggap UU Haji Belum Saatnya Direvisi

"UU nomor 13 tentang Penyelenggaraan Haji masih ideal," kata Suryadharma, Minggu (29/1), di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Ia menegaskan, UU yang lahir pada 2008 itu jika direvisi hanya dalam kurun waktu tiga atau empat tahun setelah diterbitkan, menunjukkan betapa rendahnya kualitas regulasi yang dibuat DPR dan pemerintah. "Seperti penampar muka sendiri," tegas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), itu.

Apalagi, lanjut dia,  secara spintas alasan untuk merubah UU itu tidak mendasar. Menurutnya, mengubah UU  harus ada Naskah Akademiknya.