Anggaran Belanja Infrastruktur Aceh Didorong Hingga 23 Persen

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka-bukaan terkait pertemuan tertutup antara pemerintah provinsi Aceh dengan sejumlah pimpinan DPR Aceh di Kemendagri, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, suasana kebatinan pada pertemuan yang digelar di Kemendagri pada 28 Desember lalu, benar-benar mengaura cukup kuat. Terutama setelah sempat memanas dan mengarah ke persoalan pribadi serta politik.

"‎Setelah dua kali kita skors, akhirnya pada Pukul 15.30 WIB intinya saya sampaikan rapat tidak perlu dilanjut karena memanas. Saya sampaikan tiga minggu lagi saya cooling down, dan saya nyatakan saya gagal memfasilitasi dan memediasi mereka," ujar birokrat yang akrab disapa Donny tersebut, Selasa (5/1).

Sikap dan pernyataan Donny rupanya membuat para peserta kembali menyadari pentingnya agenda pertemuan. Akhirnya salah seorang angkat suara dan tetap meminta Donny memfasilitasi agar pembahasan dapat rampung saat itu juga.

‎"Akhirnya setelah dialog lagi, hasilnya berbuah manis dan happy ending. Mereka bukan hanya sepakat bersama, tapi juga saling berpelukan," ujarnya.

Pemprov dan DPR Aceh kata Donny, sepakat akan membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

‎"Intinya pada 28 Desember itu mereka sepakat membahas KUAPPAS dan kami memberikan tiga minggu ke depan sambil difasilitasi juga untuk asistensi. Insya Allah begitu mendapat persetujuan bersama, disampaikan kembali ke kemendagri," ujarnya.

Meski berlangsung dengan baik, namun Donny menegaskan, proses penyusunan Ranperda APBD Aceh ‎tetap terlambat. Karena itu kemungkinan tetap akan diberi sanksi. Namun seperti apa bentuknya, masih akan disimpulkan kemudian. (gir/jpnn)