Anggaran DKI Defisit, Ketua DPRD Ungkit Pembangunan Era Ahok

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak bangga karena pemprov mendapat predikat WTP dari BPK. Pasalnya, di saat yang sama keuangan daerah justru mengalami defisit.

Dia pun membandingkan pengelolaan keuangan daerah pada masa pemerintahan Anies Baswedan dengan Basuki T Purnama alias Ahok. 

"Saya tidak bangga hari ini APBD defisit. Kenapa (pemerintahan) sebelumnya masalah BPK ini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi pembangunan ada. Namun saat ini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tapi kita defisit?" ucap Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Prasetio mengatakan, berdasarkan data per 17 Oktober 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp 31,5 triliun atau sekitar 70,86 persen dari target Rp 44,5 triliun. Karena itu, dia meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih aktif mengejar pendapatan.

"Pendapatan kurang. Jangan naik-naik terus PBB, naik-naik pajak lainnya. Dari luar mana nih? Banyak, ada denda KLB," kata Prasetio.

Selain itu, lanjut dia, pendapatan dari parkir juga bisa ditingkatkan antara lain melalui pengaturan parkir valet. "Khusus parkir di Jakarta, yang kerja sama dengan DKI untuk pemilik semua, nggak boleh monopoli. Terutama 'Secure Parking' itu. Panggil khusus. Valet juga itu belum ada pergub-nya. Itu kan pendapatan juga. Kita masuk sebentar Rp 150 ribu," ucap Prasetio.

Prasetio juga meminta pengelola keuangan daerah, seperti Bappeda, agar bisa berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terutama jika ada masalah dan kekurangan.

"Bappeda punya hak bicara kepada gubernur. Jangan gubernur kasih enak terus. Dia orang baik, pak. Jangan takut pada Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP)," kata Prasetio menambahkan. (ant/dil/jpnn)