Anggaran Lapindo Kalahkan KPK, KY, dan MK

JAKARTA - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap perbedaan alokasi anggaran dari pemerintah terhadap Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dengan lembaga-lembaga negara lain. Namun anehnya masih banyak korban lumpur Lapindo yang belum menerima ganti rugi.

Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan kucuran dana besar-besaran untuk BPLS itu terjadi setiap tahun. Misalnya sesuai dengan nota keuangaan dan RAPBN perubahaan 2013, yang memperlihatkan ada perlakuan khusus bagi BPLS dibanding lembaga negara lain diabaikan.

"Pada tahun 2012, realisasi (belum diaudit) BPLS sebesar Rp 1 Triliun. Tahun 2013, BPLS kembali  dapat alokasi sebesar Rp.2.2 Triliun. Lalu dalam APBN Perubahaan 2013, anggaran BPLS dipotong sebesar Rp.204 milyar, Tinggal tersisa menjadi Rp.2 Triliun untuk tahun 2013," kata Uchok dalam siaran pers yang diterima JPNN.COM, Kamis (20/6).

Dijelaskannya pula, alokasi anggaran untuk BPLS atau lumpur lapindo sebesar Rp.2 Triliun ini sangat besar, dan mengalahkan anggaran lembaga-lembaga negara yang lain yang yang pada dasarnya menjadi kebutuhan publik.