Anggaran Pembebasan Lahan di APBD DKI Belum Memadai

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta mengusulkan tambahan anggaran untuk pembebasan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria menilai, penambahan anggaran pembebasan lahan diperlukan untuk mempercepat penanganan banjir di ibu kota.

"Alokasi anggaran 2017 pembebasan lahan warga belum memadai untuk menyelesaikan program penanganan banjir," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (31/3).

Menurut Iman, pihaknya di Komisi DPRD DKI Jakarta fokus mendorong penanganan banjir di Ibukota bisa cepat dituntaskan. Salah satunya dengan mendorong eksekutif menyelesaikan pembebasan lahan untuk normalisasi serta pembangunan waduk.

"Tidak mungkin pembangunan waduk dan normalisasi sungai dilanjutkan jika ganti rugi pembebasan lahan belum diselesaikan," ujarnya.

Ia menambahkan, setelah pembebasan lahan dirampungkan, pihaknya siap membahas‎ rencana pembangunan sejumlah waduk dan normalisasi sungai di Ibukota tahun depan.

‎"Jadi, dewan berharap pada tahun depan tinggal fokus ke pembangunan," tandasnya. (dil/jpnn)