Anggaran Pemprov DKI Jakarta Dikritik, Anies Baswedan Sebut Itu Sistem Warisan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dengan pangkal dari sistem 'warisan'.

Ini disampaikannya menyusul banyaknya kritikan sejumlah kalangan terkait Pemprov DKI Jakarta yang dianggap tidak transparan.

"Ini problemnya muncul tiap tahun. Maka yang kami koreksi adalah sistemnya. Sistemnya adalah pengecekan manual dan ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin," ucap Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan saat ini sistem penganggaran yang digunakan Pemprov DKI Jakarta sudah digital melalui e-budgeting.

Namun, menurutnya, tidak smart atau pintar karena verifikasinya masih harus dilakukan secara manual.

"Di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor lalu harus diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka sistem itu akan melakukan verifikasi," ucap Anies.

Anies menyebutkan masalah ini juga muncul pada era gubernur sebelum dirinya yang disebutkannya tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.