Anggota Densus 88 Diduga Intai Jampidsus, Senator Filep Ungkap 4 Upaya Penguatan Lembaga Penegak Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa penangkapan seorang anggota polisi dari Detasemen Khusus Antiteror atau Densus 88 yang dicurigai sedang membuntuti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, menjadi topik hangat belakangan ini.

Kejadian ini menyita perhatian publik sebagaimana kasus Vina Cirebon yang masih menimbulkan tanda tanya besar.

Sejumlah kasus besar yang ditangani Febrie Adriansyah pun turut mengemuka menjadi perbincangan publik. Terkait hal ini, Senator Filep Wamafma menyampaikan pandangannya.

“Jampidsus memang sedang menangani kasus-kasus besar korupsi. Salah satunya kasus korupsi Timah yang melibatkan Harvey Moeis dan crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK) Helena Lim yang kini turut diperbincangkan publik. Uniknya, Kabareskrim mengatakan tidak mengetahui peristiwa pembuntutan ini. Bagaimana mungkin ada clash of action dari kedua lembaga penegak hukum ini?” ungkap Filep kepada awak media, Senin (27/5/20024).

Filep mengatakan melihat peristiwa di atas dan juga lambannya penegakan hukum lainnya seolah menegaskan keabsahan hasil survei LSI pada April 2024 lalu tentang tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Survei itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap kejaksaan di angka 75 persen, kemudian MK 73 persen, Pengadilan 71 persen, Polri 70 persen, dan KPK di posisi paling akhir dengan 63 persen. Kepercayaan publik yang makin turun makin menguatkan pandangan soal harus segera ada reformasi total institusi penegak hukum,” tegas Senator Filep.

Lebih lanjut, pimpinan Komite I DPD RI itu menerangkan bahwa dalam praktiknya, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada tiga hal yaitu substance of law (substansi hukum), structure of law (struktur hukum), dan legal awareness (kesadaran hukum).

Substansi hukum adalah isi dari peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya kejelasan dan ketegasan.