Anggota Dewan Sebut Freeport Pembohong

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawannya akibat dilarang pemerintah melakukan ekspor konsentrat.

Namun pernyataan ini justru menuai kritikan pedas dari parlemen yang menyatakan perusahaan pertambangan asal Amerika itu telah berbohong.

”Pernyataan itu menegaskan kebohongan PTFI. Karena berkali-kali jajaran manajemen dan Dewan komisaris menyampaikan di Komisi VII bahwa mereka tidak melakukan PHK, tapi hanya merumahkan sementara, karena mereka belum bisa produksi,” kata anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (16/3).

Tak hanya itu, kata Mukhtar, perwakilan pekerja PTFI saat audience dengan DPR juga menegaskan bahwa posisi pekerja hanya dirumahkan, tanpa di PHK. ”Selama ini pekerja juga menyatakan mereka hanya dirumahkan dan tak mau di PHK. Hal itu sambil menunggu hasil negosiasi antara pemerintah dan PTFI,” ucapnya.

Jika betul PTFI mem PHK karyawannya, tegas Mukhtar, maka PTFI harus dipolisikan. ”Jika benar PHK, berarti mereka (PTFI) telah melakukan kembali kebohongan besar ke kami. Dan mereka juga melanggar UU Ketenagakerjaan hingga wajib harus di meja hijaukan,” tegasnya.

Politikus Hanura yang pernah berseteru dengan mantan Presiden Direktur PTFI Chappy Hakim ini pun mengungkapkan, pada saat rapat kerja 21 Februari 2017 dihasilkan kesepakatan bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja dan PTFI harus melaporkan kondisi operasional dan ketenagakerjaannya.

”Keputusan rapat tersebut harus di laksanakan. Dan kacaunya sampai kini PTFI juga belum memberikan laporan ke Komisi VII,” kesalnya.

Lebih lanjut, Mukhtar mengimbau kepada perusahaan asing itu untuk memperbaiki manajemen. Salah satunya dengan menunjuk sosok Presdir yang tepat pengganti dari Cahhpy Hakim yang telah mengundurkan diri.