Anggota DPR Ini Nilai UU di Era Reformasi Lebih Pro Asing

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding menyatakan sumber dari seluruh produk peraturan dan perundang-undangan mestinya Pancasila dan UUD 1945. Namun, kenyataannya banyak UU dibuat atas kepentingan individu atau kelompok.

“Parahnya lagi, banyak UU yang dibuat oleh pemerintah dan DPR memenuhi keinginan kepentingan asing di Indonesia,” kata Abdul Kadir Karding dalam diskusi di Hall Dewan Pers, Jakarta Rabu (23/9).

Fenomena tersebut, lanjut Karding, ini terlihat sekali dari produk UU yang muncul setelah reformasi terjadi di Indonesia.

“Reformasi sepertinya lebih mengkomodasi semua kepentingan luar tapi melindas nilai-nilai dasar bangsa sendiri,” tegasnya.

Karena itu, DPR sedang mengkaji semua UU yang lahir di era reformasi yang melindas nilai-nilai dasar kebangsaan itu. Demikian juga halnya dengan pasal Pencemaran nama baik presiden yang memang tidak diatur dalam UUD 1945.

“Tapi kalau presiden tidak dilindungi dengan pasal-pasal penghinaan, bagaimana jadinya bangsa ini?,” tanya Karding.

Kepala Negara lain saja, menurut Karding, kalau dihina di Indonesia, negara bersangkutan pasti bereaksi. Lalu, bagaimana jadinya kalau Presiden RI dihina tapi tidak bisa diproses secara hukum.

“Problemnya, bagaimana merumuskan pasal-pasal penghinaan tersebut agar tidak menjadi pasal karet dan melanggar dasar-dasar kebebasan?,” imbuhnya.(fas/jpnn)