Anies Diprediksi Gagal Pertahankan WTP Tahun Depan

jpnn.com, JAKARTA - Di awal pemerintahannya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seakan terobsesi memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, setelah berhasil mendapatkan predikat tersebut untuk APBD 2017, Pemprov DKI tampaknya terlena.

Pengamat dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah menilai, Pemprov DKI Jakarta sulit mengulang sukses 2017 tahun depan. Ada sederetan problem menjadi kendala mendapatkan nilai tertinggi dalam laporan keuangan pemerintah itu.

Menurut Amir, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran (TA) 2018 diperkirakan mencapai lebih dari Rp 13 triliun. Padahal, tingginya silpa itu jadi pertimbangan tersendiri bagi BPK RI dalam memberi opini.

"Artinya para pejabat eselon IV dan III yang menyusun program pembangunan tidak mampu mengimplementasi dengan baik. Penyerapan anggaran (proyek-proyek pembangunan) di Jakarta rendah. Memang banyak aspek, antara lain karena ratusan pejabat pembuat komitmen (PPK) belum jelas statusnya. Kemudian sejumlah kepala SKPD statusnya pelaksana tugas (Plt), kewenangannya sesuai UU terbatas," kata Amir di Jakarta, Jumat (23/11).

Belum lagi sejumlah pengelolaan aset bermasalah, seperti pembelian lahan di RS Sumber Waras, pembelian lahan untuk RSUD di Cengkareng, pengelolaan lahan Taman BMW di Sunter, dan lain-lainnya tak kunjung dibereskan.

Kemudian pengadaan mesin teknologi pengolahan sampah modern ITF Sunter juga tak kunjung rampung.

"Komitmen Gubernur Anies membereskan aset Pemprov DKI yang bermasalah masih lemah. Saya kira ini menjadi catatan serius BPK," kata pengamat perkotaan senior ini.

Terkait rendahnya penyerapan anggaran 2018, Amir menyarankan agar Anies serius segera melakukan perombakan pejabat "Ahoker" yang diduga menjadi penyebab rendahnya implementasi pembangunan di ibukota.