Anies Terapkan Contract Farming, Gagal Panen Bakal Ditanggung Negara

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mempredisksi fenomena El Nino akan terus bertahan pada level moderat hingga Februari 2024.

Dengan fenomena ini, maka akan memunculkan masalah di sektor pertanian. Antara lain ialah kekeringan, penyakit tanaman, perubahan pola hama dan penurunan produksi. Ini semua akan memicu potensi petani mengalami gagal panen.

"Selain mendapatkan KUR pertanian, dengan contract farming ini negara juga menanggung risiko gagal panen yang akan dilakukan oleh perusahaan asuransi BUMN yang preminya juga disubsidi oleh negara. Jadi, risikonya ada di negara, bukan di petani," jelas Reiza.

Aktivis lingkungan ini melanjutkan, negara tinggal memastikan proses penanaman terjadi dengan baik, panen tidak terganggu, dan membantu memastikan kegiatan produksi lancar.

"Kenapa negara harus hadir dan menanggung risiko itu? Alasannya karena negara punya banyak perangkat mulai dari anggaran, pelaksana lapangan seperti penyuluh pertanian, birokrasi dan kebijakan serta kewenangan. Sedangkan petani tidak punya itu semua. Jadi, kalau mau adil, risiko model gagal panen, harus diambil alih oleh negara dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Itu prinsip dasarnya," tegas Reiza.

Namun ada juga fenomena bahwa di sisi lain, buruh tani memang bisa memperoleh pendapatan yang lebih pasti.

Setelah bekerja, buruh tani ini dibayar. Namun, upah nominal buruh tani di bawah upah nominal buruh bangunan (bukan mandor).

Per Desember 2022, upah nominal buruh tani sebesar Rp 59.226/hari sedangkan buruh bangunan (bukan mandor) Rp 94.072.