Anies Terapkan Contract Farming, Gagal Panen Bakal Ditanggung Negara

"Contract farming ini juga bisa mengangkat derajat mereka yang sebelumnya buruh tani. Negara bisa memberikan lahan yang berasal dari lahan negara dengan sertifikat hak garap selama 5-10 tahun atau bisa juga lebih selama dimanfaatkan untuk produksi pertanian. Sehingga buruh tani bisa menjadi petani yang lebih baik karena memiliki lahan sebagai aset untuk digarap dan bisa dijadikan agunan untuk memperoleh modal kerja yang lebih baik serta biaya hidup selama belum panen,” ujar Reiza.

Reiza kemudian menyinggung PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jangan seperti tawaran Pemerintahan Jokowi ini untuk investor di IKN. Jelas kita melihat bahwa aturan itu cuma menguntungkan investor. Bayangkan saja, investor bisa kantongi HGU 190 tahun, tapi untuk petani yang setiap hari menyediakan makanan untuk kita masa negara tidak bisa? Logikanya di mana coba?" sindir Reiza.

Dia juga menambahkan bahwa praktik Food Estate yang diberikan kepada perusahaan mitra kementrian oleh negara, tidak akan mengubah nasib petani lebih baik, justru akan semakin meminggirkan mereka dan menjadikan petani sebagai profesi yang tidak memiliki masa depan yang baik.

“Bagaimana tidak? Di satu sisi negara memberikan lahan begitu luas kepada perusahaan mitra kementrian untuk dibuat Food Estate, di sisi yang lain negara sejak awal merencanakan pupuk untuk petani tidak pernah cukup. Kebutuhan pupuk petani 10,7 juta ton setiap tahun, di dalam APBN 2024 sebagai contoh, hanya dialokasikan sebesar 4,8 juta ton,” tegasnya.

Reiza juga mengatakan bahwa selama ini Indonesia hampir tidak pernah mengalami krisis pangan, karena defisit produksi pangan di Indonesia selalu ditutupi dengan impor.

“Dengan kondisi begitu, seolah negara terus saja membiarkan petani Indonesia itu susah dan tidak mampu menjadi tulang punggung produksi kebutuhan pangan kita, sehingga selalu ada alasan untuk impor pangan, di mana profit dari rentenya sangat besar sekali. Belum lagi ada indikasi kuat potensi pendapatan ilegal dari transaksi pengurusan ijin dan quota impor itu,” kata Reiza menjelaskan.

Reiza menyimpulkan, bahwa itu semua akan dilakukan melalui program contract farming atau pertanian dengan perjanjian dari program kerja pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar jika mereka terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 nanti.