APBD Besar, Mengapa Masih Banyak Warga Kaltim yang Miskin?

jpnn.com, JAKARTA - Kalimantan Timur (Kaltim) yang dikenal sebagai salah satu provinsi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Kalimantan, justru memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi tetangganya se-Kalimantan yang memiliki APBD jauh lebih kecil.

Data ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan program penanggulangan kemiskinan di Kaltim.

Dengan realisasi APBD sebesar Rp 23,34 triliun pada 2023, Kaltim memiliki anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan Kalimantan Tengah (Rp 6,3 triliun) dan Kalimantan Selatan (Rp 6,99 triliun).

Ironisnya, jumlah penduduk miskin di Kaltim lebih tinggi. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kaltim mencapai 5,78 persen, lebih besar dari Kalimantan Tengah (5,17 persen) dan Kalimantan Selatan (4,11 persen).

Salah satu faktor utama yang memicu pertanyaan di kalangan pengamat dan masyarakat adalah bagaimana anggaran yang besar tidak berdampak signifikan pada pengurangan angka kemiskinan.

“APBD yang besar seharusnya memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan ekonomi,” ujar Yundi Permadi Hakim, akademisi dari STIE Samarinda.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara anggaran yang besar dan hasil dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Banyak yang mempertanyakan apakah alokasi anggaran sudah difokuskan pada program-program yang tepat atau justru terjebak pada belanja rutin yang tidak efisien.