APBD Kaltim Terbesar di Indonesia, tetapi Mengapa Banyak Infrastruktur Jalan Rusak?

Namun, di Kalimantan Timur, upaya ini tampak mengalami hambatan. Buruknya komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhambatnya implementasi di lapangan.

“Koordinasi yang baik seharusnya bisa memastikan bahwa anggaran perawatan Jalan Nasional dari pusat dapat digunakan dengan optimal untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur,” ungkap Rasyid Ridla.

Dengan status Kalimantan Timur sebagai provinsi yang telah menjadi wilayah lokasi ibukota negara, kondisi infrastruktur yang buruk tidak hanya memengaruhi kualitas hidup warga, tetapi juga mencoreng citra provinsi ini sebagai wajah ibukota baru Indonesia di kancah internasional.

Jalan-jalan rusak menjadi hambatan dalam distribusi logistik, mobilitas warga, serta berdampak langsung pada perekonomian di provinsi Kaltim.

“Menghadapi kenyataan ini, penting untuk melihat ke depan bagaimana provinsi ini dapat memperbaiki kondisi infrastrukturnya. Perbaikan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Jika koordinasi dapat dilakukan dengan baik, tentu pemerintah daerah dapat memaksimalkan dukungan dari pusat untuk memperbaiki jalan di Kaltim dan memastikan akses yang lebih layak bagi masyarakat,” ujar Rasyid.

Rasyid menambahkan permasalahan jalan rusak di Kaltim seharusnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya koordinasi antarpemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Gubernur sebagai pemimpin daerah harus mampu berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar potensi besar Kaltim, baik dari segi anggaran maupun posisi strategisnya sebagai IKN, dapat dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.