APBD Makassar Dinilai Tidak Prorakyat

Sabtu, 08 Desember 2012 – 05:19 WIB

“Belanja pegawai lebih banyak dinikmati pejabat eselon. Padahal kami menemukan, masih banyak honorer yang gajinya hanya Rp500-an ribu per bulan,” imbuhnya.

Anggota badan anggaran (banggar), Nasran Mone, juga menyoroti lebih banyaknya anggaran untuk sekretariat daerah (setda) dibandingkan tiga hal mendasar lainnya, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Anggaran terbesar dalam proyeksi APBD 2013, kata dia, adalah alokasi untuk sekretariat daerah disusul Dinas Pendidikan. Padahal yang diharapkan seharusnya tiga besar penganggaran adalah untuk Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan PU. Sangat perlu, kata anggota Fraksi Partai Golkar ini, untuk menggenjot infrastruktur seiring dengan pendidikan dan kesehatan.

“Kalau di sekretariat kan hanya lebih banyak seremoni. Seharusnya anggaran terbesar hanya untuk Dinas Pendidikan, PU, dan Kesehatan. Semua ini yang akan menaungi semua bidang dalam rangka pengentasan kemiskinan,” urai Nasran.

Dalam dokumen rencana APBD 2013 Kota Makassar, untuk setda, pendapatan diproyeksi Rp1.351.382.003.000. Belanja daerah sebanyak Rp305.543.172.000 yang terdiri atas belanja tidak langsung Rp119.899.172.000 dan belanja langsung Rp185.644.000.000.

MAKASSAR -- Lebih besarnya belanja pegawai dibandingkan belanja infrastruktur dalam rencana APBD 2013, disoroti kalangan DPRD Makassar, Sulawesi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next