Apindo: Roadmap Zero ODOL Harus Mengadopsi Berbagai Kepentingan Strategis Negara

Usulan lainnya yakni keselamatan dan ketertiban angkutan jalan raya. Danang mengatakan, hal ini menjadi pertimbangan penting dari implementasi aturan jalan raya dan aturan perhubungan.

Usulan selanjutnya adalah peningkatan kualitas jalan raya. Danang memaparkan bahwa peningkatan tersebut perlu dilakukan baik dari dan menuju kawasan industri, serta kawasan pelabuhan hingga bandara.

Kelas jalan memang menjadi poin yang kerap dikeluhkan pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (Gapki) mencontohkan, muatan yang dibawa dari Surabaya dengan menggunakan kapal Roro maka di pelabuhan pintu masuk Kalimantan Tengah harus dibongkar terlebih dahulu dan muatan dipindahkan ke truk lokal dengan sesuai ukuran dan kapasitas jalan.

Standarisasi kelas jalan diperlukan agar pelaku usaha bisa mencari solusi tepat dalam penggunaan kategori truk yang digunakan. Tujuannya, agar implementasi Zero ODOL tidak kemudian malah menjadi masalah baru akibat tarif angkutan yang tinggi sehingga menurunkan daya saing produk.

Usulan keempat yakni roadmap harus memberikan tenggat waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan pada pemerintah dan pengusaha. Danang mengatakan, pemerintah perlu waktu dalam menata ketahanan jalan pada ruas-ruas jalan tertentu.

"(Roadmap) memberikan kesempatan pada dunia usaha untuk memodernisasi sistem angkutan logistiknya," kata Danang.

Pemerintah melalui kementerian perhubungan (kemenhub) mengaku masih terus berdiskusi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyusunan roadmap zero ODOL. Penindakan di lapangan saat ini juga tetap dilakukan bagi kendaraan yang melanggar ketentuan.

"Terus kami diskusikan/koordinasikan, gakum di jembatan timbang juga jalan terus, nggak ada henti-hentinya," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Cucu Mulyana.(ray/jpnn)