APKASI Dorong Pembentukan UU PPN dan PD

Kamis, 21 Juni 2012 – 12:45 WIB

Diakui Isran, masalah Piutang Daerah yang selama ini seringkali menghadapi kendala penagihan seperti piutang pajak, piutang penjualan aset daerah yang tidak terpakai serta kewajiban setor ke kas daerah. Termasuk kata dia, investasi nonpermanen yang dikeluarkan pemerintah daerah yang sudah jatuh tempo sering menyebabkan piutang yang sulit ditagih seperti program program Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER), Dana Penguatan Modal Usaha (DPMU), Layanan Prima Untuk Masyarakat (LAPIM) sampai Program Penggemukan Sapi dan Penggaduhan Hewan Ternak Masyarakat.

Selain Isran, RDP yang digelar Panja RUU PPN dan PD ini juga dihadiri Ryaas Rasyid selaku Penasehata APKASI. Turut pula, Aang Hamid Suganda (Bupati Kuningan), JR. Saragih (Bupati Simalungun), David Bobihoe Akib (Bupati Gorontalo), Rina Iriani (Bupati Karanganyar) , Christiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan), H. Syarif Mbuinga (Bupati Pohuwato), Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Hatta Rachman (Bupati Maros), Rita Widyasari (Bupati Kutai Kartanegara), Dadang M Naser (Bupati Bandung), Rendra Kresna (Bupati Malang) dan Ria Nosran (Bupati Pontianak).

Pada kesempatan ini, Isran juga menjelaskan bahwa pengalihan piutang Negara menjadi piutang Daerah seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) akan mempengaruhi kewajaran kinerja neraca Pemerintah Daerah (Pemda). Kata dia, hal itu disebabkan oleh besarnya nilai material PBB yang di alihkan kepada Pemerintah Daerah, banyaknya tunggakan PBB yang sudah berpindahnya kepemilikan tanah dan bangunan sehingga sulit ditagih.

Isran melanjutkan, kewajaran neraca Pemda juga pastinya akan dipengaruhi oleh besarnya nilai material PBB yang di alihkan kepada Pemerintah Daerah, banyaknya tunggakan PBB yang sudah berpindahnya kepemilikan tanah dan bangunan sehingga sulit ditagih, termasuk tumpang tindihnya SPPT PBB karena tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan.