Arif Wibowo: Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu Solid Gelar Pilkada 2020

Karena DKPP sifatnya hanya mengatur etik saja, sambung Arif, maka kemungkinan diperlukan pembentukan lembaga peradilan Pemilu yang akan mengatur hukum politik Indonesia.

Kendati demikian, Arief menilai perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang rencana ini. Dia mengatakan Indonesia perlu mencontoh beberapa negara yang sudah menerapkan sistem lembaga peradilan Pemilu.

"Tapi saya katakan, problem etik yang terjadi pada penyelenggara memang diadili DKPP, dimana unsur di dalamnya adalah pihak penyelenggara, dan lainnya tokoh masyarakat untuk menguji apakah penyelenggara itu bisa dibuktikan secara hukum, dan memang tidak diberikan ruang pada pelanggaran bukan etik, inilah saya kira penting kita bicara lebih lanjut tentang keberadaan DKPP," jelas Arif.

Terkait dengan Pilkada 2020, sama dengan Arif, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa skenario Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020 di tengah pandemi COVID-19, bukan pada 2021 sebab tidak ada jaminan juga bahwa pandemi Corona akan selesai pada 2021.

Di saat yang sama, tata pemerintahan harus terus berjalan.

Tito menjelaskan bahwa adaptasi kebiasaan baru (AKB) harus berjalan di semua sektor kehidupan, termasuk di bidang politik. Apalagi ada contoh dari sejumlah negara yang sukses melaksanakan pilkada di tengah pandemi.

Pilkada tahun ini pun merupakan momentum untuk menekan kurva positif rate dan penyebaran. Pilkada juga bisa menyelamatkan ekonomi.

"Dan lebih-lebih, Pilkada di masa pandemi ini dapat melahirkan pemimpin yang kuat, tangguh dan bisa memberikan solusi di tengah krisis Karena pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang bukan lahir di masa damai, di masa aman. Lahir di masa krisis, dia lah seorang pemimpin yang kuat," tegas Tito.