Arogan, Satpol PP Dinilai Langgar HAM

PONTIANAK - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Kalimantan Barat menyebut aksi pemukulan oknum petugas Satpol PP saat melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). PBHI meminta aparat lebih mengedepankan langkah persuasif dengan cara berdialog lebih pantas dibandingkan mengutamakan kekerasan dalam penataan kota.

 

“Pemukulan merupakan sikap arogansi pemerintah kepada masyarakat. Ini sangat kita sayangkan. Seharusnya pemerintah membuka dialog bukan  menertibkan dengan  disertai pemukulan,” ketua Divisi  Advokasi PBHI Kalbar, Toni di Pontianak (JPNN Grup).

Menurut dia dasar pemukulan oknum Satpol PP turut dipertanyakan. Karena korban yang dipukul sempat mempertanyakan perihal surat tugas Pol PP ketika ingin membongkar Lapak PKL di Jalan Alianyang. Hal tersebut memicu timbulnya perbedaan pandangan, hingga korban dipukul.

Toni mengatakan sangat disesalkan jika aksi pembongkaran PKL tanpa disertai surat tugas. Idealnya tugas negara harus dilengkapi bukti tertulis secara resmi. Karena semua berjalan atas aturan. Bukan kesewenang-wenangan dan arogansi. Meski Pol PP mengatasnamakan Pemkot sekalipun.